Anies Baswedan dua kali memenuhi tuntutan kelompok buruh terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 saat amasih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tindakan tersebut dianggap patut untuk dipertimbangkan dalam bursa calon presiden Indonesia 2024.
Pertama, Anies memenuhi tuntutan buruh untuk merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Namun, keputusannya berujung gugatan dan Anies pun kalah di pengadilan. Belakangan, Anies pun kembali memenuhi tuntutan buruh untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut.
Awalnya, Anies menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik sebesar 0,8 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 yang diterbitkan pada November tahun lalu. Namun, keputusan tersebut menuai kritik dari para buruh dan Anies pun merevisi besaran kenaikan UMP menjadi 5,1 persen melalui Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021.
Namun, tindakan Anies itu dinilai melanggar aturan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat SK kenaikan UMP DKI 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Baru-baru ini, PTUN menghukum Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 dan menurunkan UMP DKI 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845.
Putusan PTUN tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok buruh. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah elemen kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/DPRD DKI Jakarta.
Dalam aksinya, buruh menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan UMP ke tingkat yang semula. Selain itu, buruh juga meminta agar hak-hak mereka sebagai pekerja dihormati dan dilindungi.
Meskipun tuntutan buruh belum memperoleh respons yang memuaskan dari pemerintah, serikat pekerja dan kelompok buruh terus berjuang untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah akan membuka dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
Tindakan Anies Baswedan dalam memperjuangkan hak buruh ini patut diacungi jempol dan menunjukkan bahwa ia memiliki kepedulian terhadap nasib para pekerja. Hal ini juga membuatnya pantas untuk dipertimbangkan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Namun, tindakan Anies itu dinilai melanggar aturan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Keputusan tersebut bertentangan dengan formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baru-baru ini, PTUN pun menghukum Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021. Anies diminta menurunkan UMP DKI 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp 4.573.845.
Putusan PTUN yang menolak gugatan serikat pekerja terkait penghapusan UMP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok buruh. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah elemen kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/DPRD DKI Jakarta.
Dalam aksinya, buruh menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan UMP ke tingkat yang semula. Selain itu, buruh juga meminta agar hak-hak mereka sebagai pekerja dihormati dan dilindungi.
Unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa jam ini berlangsung damai namun tetap menimbulkan kemacetan di sekitar gedung DPR/DPRD DKI Jakarta. Para buruh membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka serta memperkuat seruan mereka dengan pengeras suara.
Namun, tuntutan buruh ini tampaknya belum mendapat respons yang memuaskan dari pemerintah. Pihak pemerintah masih menegaskan bahwa penghapusan UMP dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan menambah lapangan kerja.
Sementara itu, serikat pekerja dan kelompok buruh terus mengupayakan cara-cara lain untuk memperjuangkan hak mereka, termasuk dengan melakukan aksi mogok kerja dan demonstrasi di berbagai tempat. Mereka berharap bahwa pemerintah akan membuka dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.